Kabupaten Grobogan – Bupati Grobogan, Sri Sumarni mengatakan, apabila jelang musim tanam pertama atau MT-1, peredaran pupuk subsidi mulai diawasi. Hal itu guna mencegah tindakan penyelewengan pupuk subsidi.
Bupati dalam Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) di Pendapa Grobogan, Rabu (19/10/2022) mengatakan, dibentuknya KP3 sebagai wujud perhatian pemerintah terkait pengawasan terhadap penyediaan, alokasi, serta distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan petani.
“Koordinasi semua pihak dalam pengawasan alokasi serta distribusi pupuk bersubsidi diperlukan untuk meminimalisir praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan,” ujar Bupati.
Sri Sumarni menambahkan, menyambut musim tanam 1 (MT-1), pihaknya meminta agar Dinas Pertanian menggerakkan para penyuluh di lapangan terkait pemupukan yang berimbang. Sebab, ada pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.
”Pemerintah hanya memberikan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK saja. Sementara ZA, SP-36 dan pupuk organik tidak lagi menjadi pupuk yang mendapatkan subsidi harga. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada pemupukan pada MT-1 ini,” tambahnya.
Sri Sumarni selain meminta agar penyuluhan dilakukan secara masif untuk memudahkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan, dirinya juga ingin agar bagaimana ada pengurungan jenis pupuk yang disubsidi.
Di kesempatan itu juga terungkap penggunaan Kartu Tani di Kab. Grobogan tergolong masih rendah. Sebab, meski kebijakan sudah berlangsung lama, namun baru 50 persen atau separuh petani yang menggunakannya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, Grobogan menjadi wilayah terendah di antara empat kabupaten sekitar. Empat kabupaten tersebut yakni Blora, Pati, Demak, dan Grobogan.
Grobogan menjadi yang terendah dari penggunaan Kartu Tani, yakni baru 50 persen. Sedangkan Demak sudah 90 persen, Pati 99 persen, dan Blora 97 persen.
Koresponden : Nanang – Faisal