Kota Surakarta – Komisi IV DPRD kota Surakarta mengundang Paguyuban Kios Selatan Sriwedari (PKL) Sriwedari yang mengajukan keberatan atas kenaikan retribusi kios yang ditentukan secara sepihak oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) di Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta, Senin (31/1/2022).
Audiensi tersebut dipimpin oleh Anna Budiarti SPAK selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Surakarta dan dihadiri seluruh anggota Komisi IV DPRD kota Surakarta serta 14 orang perwakilan dari Paguyuban PKL tersebut.
Dalam hal ini, PKL merasa keberatan atas kenaikan retribusi yang awalnya Rp. 90.000 menjadi Rp. 600.000 per bulan. Harapannya, misalpun memang mengalami kenaikan paling tidak maksimal 100% dengan nominal Rp. 180.000.
”Kami merasa keberatan atas kebijakan Dispora terkait kenaikan retribusi dari Rp. 90.000 per bulan menjadi Rp. 600.000 per bulan. Kamipun tidak pernah diundang untuk negosiasi terkait hal ini. Kami harap lewat bapak atau ibu dewan dapat menyampaikan aspirasi kami terkait kenaikan tersebut,” ujar Maman, salah satu pengurus Paguyuban PKL.
Terkait hal tersebut, Anna Budiarti selaku pimpinan rapat menanggapi bahwa akan menampung segala aspirasi masyarakat yang kemudian akan diteruskan untuk tindak lanjut.
”Apa yang telah menjadi kesulitan dan yang telah disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan seberapa kami bisa perjuangkan. Terutama PKL yang berada di sisi selatan Sriwedari yang nantinya akan kita adakan pembahasan juga dengan eksekutif dan dinas terkait,” paparnya.
Hal serupa juga disampaikan Ekya Sih Hananto SH, MH selaku anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta Fraksi PDI Perjuangan
”Apa yang telah disampaikan pada forum ini akan segera kami sampaikan kepada Ketua DPRD agar dapat segera menindak lanjuti apa yang menjadi harapan paguyuban ini. Kita akan berjuang semaksimal mungkin agar pembayaran retribusi seminimal mungkin. Yang jelas PKL harus bisa menerima kenaikan tarif retribusi dan kita berjuang untuk seminimal mungkin kenaikan. Tapi prinsip win-win solution harus saling menguntungkan kedua pihak agar paguyuban ini juga tidak merasa keberatan,” ujarnya
Koresponden : Nafis