Kabupaten Wonosobo – Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengatakan jika tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tidak ringan, karena menjadi arah dan petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau kondisi wilayahnya, serta mendeteksi secara dini kemungkinan adanya permasalahan gangguan kamtibmas yang timbul di tengah masyarakat. Dengan demikian, maka Kesbangpol menurutnya harus mampu menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada.
“Kesbangpol harus menjadi mata dan telinga bagi pemerintah kabupaten, mata dan telinganya harus tajam, jadi jika ada permasalahan di wilayah, atau kemungkinan adanya gangguan kamtibmas di tengah masyarakat, orang lain belum tahu, tapi bupati harus sudah tau lebih dulu, karena Kesbangpol sudah punya mitra untuk mengetahui secara dini informasi terkini di wilayahnya,” tegas Afif Nurhidayat saat menghadiri penempatan kantor baru Badan Kesbangpol.
Afif Nurhidayat menambahkan, sebagai mata dan telinga pemerintah daerah, maka tugas kesbangpol adalah mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan menjalin komunikasi dan berbagi data informasi bersama instansi terkait mengenai potensi timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tengah masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Agus Kristiono, M.M mengatakan, selain yang ditegaskan Afif Nurhidayat, tugas Kesbangpol juga melaksanakan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan kewaspadaan perbatasan dalam wadah Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDM), fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Dengan demikian, ia menegaskan pihaknya akan terus membangun sinergi bersama dengan semua unsur terkait.
Ia tak lupa menhelaskan pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Pentingnya nilai ini untuk membangun fondasi Bangsa, khususnya koordinasi dengan berbagai unsur, baik Parpol, Ormas, Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga), serta kecamatan dan desa atau kelurahan agar tetap terjalin dan terpelihara dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Inilah yang dinilai olehnya sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konflik sosial di masyarakat.
Koresponden : Hildan
