Pulang Kampung Tanpa Pegangan: Samuel Wattimena Rancang ‘Kehidupan Kedua’ bagi Korban PHK
JAKARTA – Bayang-bayang kelam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kini menghantui ribuan buruh pabrik. Di tengah tekanan ekonomi global dan meroketnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, ancaman kehilangan mata pencaharian bukan lagi sekadar deretan angka statistik ekonomi makro, melainkan perkara kelangsungan hidup keluarga.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Samuel JD Wattimena, menyoroti krisis ini dari kacamata kemanusiaan. Ia memikirkan nasib para pekerja yang terpaksa angkat koper dari kawasan industri dan pulang ke kampung halaman dengan tangan hampa.
Masalah utamanya, kata Samuel, keahlian para buruh selama ini telanjur terbentuk sangat spesifik untuk kebutuhan lantai pabrik. Keterampilan tersebut acap kali menguap dan kehilangan nilainya ketika mereka kembali menjejakkan kaki di desa.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Bagi Samuel, membiarkan mereka kebingungan di tanah kelahiran bukanlah pilihan. Harus ada jaring pengaman berupa program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) yang memanusiakan para pekerja.
Ia mendesak para kepala daerah untuk tidak sekadar berpangku tangan melihat warganya pulang karena kehilangan pekerjaan. Pemerintah daerah didorong untuk segera meracik konsep matang dan memetakan potensi ekonomi lokal. Tujuannya satu: agar lahan-lahan produktif di pedesaan bisa menjadi ruang bagi para mantan buruh untuk merajut ‘kehidupan kedua’ mereka.
Tak hanya menuntut eksekutif, Samuel juga menyentil rekan-rekan sejawatnya di Senayan. Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini meminta masa reses mendatang tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan momen untuk turun ke bawah, duduk berdialog, dan mendengarkan langsung keputusasaan para buruh.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina, menjadi mata rantai bagi mereka,” tuturnya menegaskan.
Samuel menyadari bahwa menata kembali nasib ribuan pekerja yang terhempas badai ekonomi bukanlah perkara mudah. Ia tak menampik gagasan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal di tengah sengkarut persoalan makroekonomi saat ini. Namun bagi dia, turun langsung mempelajari nasib pekerja di daerah masing-masing adalah langkah pertama yang tak bisa ditunda.
