Kota Tegal – Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan Kota Tegal yang tergabung dalam Fron Nelayan Bersatu (FNB) melakukan unjuk rasa turun ke jalan menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPRD Kota Tegal, Kamis (12/1/2023).
Aksi unjuk rasa dilakukan terkait penolakan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebanyak 10 persen oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ketua DPRD Kota Tegal Kusnedro didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, saat menemui pendemo mempersilahkan para perwakilan dari nelayan untuk menyampaikan aspirasinya dengan dialog langsung di ruangan yang telah disediakan bersama pimpinan DPRD Kota Tegal dan juga Wali Kota Tegal yang kebetulan hadir di Gedung DPRD Kota Tegal.
Dalam orasinya Ketua HNSI Provinsi Jawa Tengah, Riswanto mendesak pemerintah untuk menurunkan PNBP dari 10 persen menjadi 5 persen dan menolak sanksi denda administrasi 1.000 persen.
Tuntutan lain, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT), penambahan dua WPP (711 dan 712) untuk kapal alat tangkap jaring tarik berkantong ukuran di atas 100 GT dan penambahan WPP 713 untuk kapal alat tangkap Jaring Tarik Berkantong.
“Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh pendemo, karena adanya keresahan warga terkait kebijakan pemerintah,” tegasnya
Dalam aksinya nelayan Tegal menuntut lima point:
- Menolak Pemberlakuan PNBP pasca produksi dengan indeks tarif 10 persen dan meminta pemberlakuan PNPB pasca produksi dengan tarif indeks tidak lebih dari 5 persen.
2. Menolak pemberlakuan sanksi denda administrasi 1000 persen.
3. Menolak pemberlakuan kebijakan Penangkap Ikan Terukur (PIT).
4. Penambahan 2 (dua) WPP (711 dan 712) untuk alat tangkap jaring tarik berkantong.
5. Penambahan WPP 713 untuk alat tangkap jaring tarik berkantong.
Mengetahui tuntutan dari pengunjuk rasa, Kusnedro akan mengawal aspirasi yang disampaikan. “Kita akan kawal sampai tuntas apa yang menjadi keinginan atau tuntuan kawan-kawan semua,” jelasnya.
Koresponden : Gus