Kabupaten Banyumas – Tahun 2022, masih merupakan tahun transisi, di mana pemerintah tetap dalam kondisi keterbatasan anggaran. Namun, hal tersebut tak menyurutkan DPRD Banyumas untuk tetap bekerja dan menjalankan tupoksinya dalam bidang legislasi, budgeting, dan pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pendampingan terhadap berbagai permasalahan di masyarakat.
Ketua DPRD Banyumas, dr. Budhi Setiawan menyampaikan, secara umum kinerja DPRD tahun ini meningkat. Hal itu, baik dari sisi produk Perda yang dihasilkan, maupun dalam berbagai inovasi yang dilakukan, terutama dalam upaya peningkatkan PAD.
“Dibanding tahun sebelumnya, tahun ini mobilitas lebih baik, sehingga kinerja yang dilakukan juga lebih maksimal. Pembahasan Perda-perda berjalan sesuai rencana dan Pansus juga bisa maksimal bekerja. Tahun sebelumnya, masih banyak pembatasan, sehingga dalam berkonsultasi kepada kementerian misalnya, Pansus tidak bisa maksimal, kehadiran dibatasi, padahal anggota Pansus perlu semua memahami permasalahan dan ikut berkonsultasi,” jelas dr. Budhi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Banyumas, Kamis (15/12/2022).
Budhi juga mengapresiasi anggota DPRD Banyumas yang sudah mencurahkan banyak waktu, tenaga dan pemikiran dalam bekerja untuk rakyat, antara lain, dalam upaya mengawal nasib guru honorer ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tahun depan, sesuai dengan aturan akan ada penghapusan status pegawai honorer.
“Banyak yang berperan dalam mengawal nasib para pegawai honorer ini, kita sangat mengupayakan, agar mereka tetap bisa bekerja, karena tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Saya sendiri, meminta langsung kepada bupati, agar para guru honorer ini tahun depan dipastikan diangkat bagi yang sudah lulus passing grade,” tegasnya.
Pihaknya juga menekankan, pentingnya bagi Banyumas untuk meningkatkan PAD, agar tidak hanya mengandalkan dana dari pusat. Dengan demikian, potensi-potensi pendapatan harus digali, Perda pengelolaan BUMD ditingkatkan dan evaluasi, serta pengawasan dijalankan dengan maksimal.
Koresponden : Aim
