Fokus Kuatkan Sistem Pengadaan Pemerintah, Mas Hendi Minta Masukan ICW
Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Mas Hendi, menyambut baik usulan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi LKPP dalam mewujudkan Indonesia maju yang salah satunya menurunkan tindak korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Mas Hendi mengungkapkan, Aparat Penegak Hukum (APH), terutama Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) dalam berbagai kesempatan telah memperingatkan potensi korupsi yang terdapat dalam pengadaan barang/jasa. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Audiensi LKPP dengan ICW di Gedung LKPP, Kamis (24/11/2022).
“Saya rasa kita memiliki semangat yang sama antara ICW dengan LKPP untuk perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Dalam waktu dekat, perlu segera dilakukan kegiatan lanjutan untuk melakukan penandatanganan kerjasama,” tutur Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.
Mas Hendi menambahkan, beberapa saat yang lalu, pihaknya telah berdiskusi dengan NGO (badan organisasi non-profit) terkait kolaborasi dengan LKPP dalam rangka menyusun naskah akademik undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Gatot Pambudhi Poetranto menyebut, selama ini LKPP telah melakukan transparansi data yang cukup luas. Sebagai contoh, data pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat melalui website opentender dan Open Gevernment dalam skala internasional.
Menurutnya, selama ini LKPP telah lama berkerja sama dengan ICW untuk memonitoring data pada aplikasi SiRUP di mana data tersebut transparan dibuka dan tercatat secara elektronik, sehingga apabila ada kejanggalan dapat segera diketahui.
“Dengan dilaksanakan kerjasama ini nantinya diharapkan, dapat berguna bagi masyarakat luas, serta mempermudah dalam memonitoring kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih jauh, dampaknya diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi, sehingga pembangunan akan tepat sasaran,” pungkasnya.
Koresponden : WP – Didik
