Kabupaten Pekalongan – Wakil Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Pekalongan, Taufiq Rizal memimpin publik hearing 2 Raperda Inisiatif yaitu Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Raperda Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di ruang rapat Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/11/2022).
Publik hearing dihadiri Bapemperda, LPPM Unsud, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Disperindag, Dinporapar, Dinkop UKM, Bappeda, Asosiasi Pedagang Kabupaten Pekalongan, manajemen toko swalayan.
Taufiq Rizal menerangkan dari adanya dengar pendapat disimpulkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pekalongan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Di sisi lain, dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro kecil dan menengah serta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan dalam pengembangan, penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
“Dengan adanya publik hearing tentang pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan penataan dan pembinaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini, dari saran pendapat disimpulkan perlu segera adanya peraturan daerah untuk memberikan dasar kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif,” terang Rizal.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan ini lebih lanjut menjelaskan untuk penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional dan toko swalayan juga segera dibuat peraturan daerah yang mengaturnya.
“Kami sebagai Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna akan segera mengkaji dan menindaklanjuti. Tugas Bapemperda diantaranya menyusun rancangan Program pembentukan peraturan daerah dari skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran,” kata Rizal.
Koresponden: Gus Santo