Kabupaten Karanganyar – Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengharapkan kebijakan penataan dari pegawai honorer yang akan dihapus Menteri PAN-RB dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikaji lebih mendalam.
Hal tersebut mencuat lantaran pegawai honorer di daerah tidak membebankan kepada pemerintah pusat.
Dirinya menilai penting adanya tenaga honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL) dalam peran kerja di instansi pemda.
“THL, tenaga honorer ini kan direkrut oleh lokal pemda se-Indonesia, sebaiknya tidak diintervensi dan dihapuskan karena tidak membebankan kepada pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (2/8/2022)
Dengan penghapusan, Bagus Selo menilai tidak akan merampungkan problem, justru akan menambah ‘PR’ bagi daerah, karena model rekrutan dan tes PPPK dilakukan pemda, penentuan kelulusan ditangan pemerintah pusat, kemudian gaji pegawai dibebankan kepada APBD.
“Honorer serta THL yang sudah mengabdi lama puluhan tahun akan susah bersaing dengan yang muda dan masih fresh. Ini akan menjadi kendala ketika tingkat pengangguran semakin banyak. Seyogyanya, honorer dan THL ini malah bisa diangkat langsung menjadi PPPK karena pengabdiannya,” pungkas Bagus Selo yang juga merupakan sosok Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut.
Koresponden : ERS
