Kabupaten Klaten – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Klaten menggelar kegiatan pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Sabtu (16/7/2022).
Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Membangun Sinergitas Ormas dan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kondisivitas Wilayah Jawa Tengah’ tersebut dihadiri antara lain Perwakilan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kesbangpol Kabupaten Klaten, dan Perwakilan beberapa ormas dari Kabupaten Klaten.
Adapun kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, antara lain Stephanus Sukirno, Hartanto, dan Soni Sumarsono.
Dalam kesempatan tersebut, Stephanus Sukirno menyampaikan bahwa nasionalisme atau kebangsaan Indonesia hendaknya tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Ini memang tidak mudah, tetapi merupakan hal yang memang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.
Kalau yang merasa mempunyai anggota paling banyak merasa diri sebagai mayoritas, pasti mereka akan memberlakukan pemikiran mereka yang dijadikan ideologi negara atau bangsanya. Demikian juga tidak akan ada peristiwa penghapusan 7 kata, kalau merasa menjadi mayoritas.
“Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tidak melupakan kearifan lokal. Mencintai kearifan lokal yang teramat sangat banyak. Memang bisa mengarah ke sentimen primordialis kedaerahannya dan ini bisa menghambat persatuan bangsa. Tetapi bukankah kita punya sejarah yang memberitahu kalau cinta kita kepada sentimen primordialisme melebihi cinta kita pada negara, kita bisa terjajah 350 tahun, kita susah sekali mau memerdekakan diri, dan bukankah daerah-daerah itu Sriwijaya dan Majapahit sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Cuma waktu itu mereka belum bersatu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Stephanus Sukirno mengatakan Sila ke-Empat tidak salah bila dimaknai Warga Negara Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi. Penerapan demokrasi di Indonesia ini hendaknya tidak hanya meniru demokrasi ala barat (yang di dalam membuat keputusan, mempercayakan suara terbanyak). Bagi Indonesia yang masyarakatnya plural, membuat keputusan dengan mendasarkan pada suara terbanyak, sepertinya kurang tepat. Maka di Indonesia, suara terbanyak baru ditempuh setelah musyawarah menghadapi jalan buntu.
“Demokrasi Indonesia berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Adapun yang di maksud rakyat adalah seluruh manusia yang berdiam di wilayah Indonesia, yang tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatan). Sedang permusyawaratan adalah suatu cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Nah, kalau perwakilan, merupakan suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) dalam mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Maka dari itu, saya mengajak para generasi muda ini agar selalu belajar dan diskusi tentang bangsa ini dengan harapan anak muda selalu bisa berpegang teguh dan selalu mengamalkan Pancasila dan dalam kehidupan sehari-harinya,” pungkas Stephanus Sukirno.
Koresponden : Wawan
