Kabupaten Klaten – Kerap menimbulkan persoalan setiap memasuki tahun ajaran baru, salah satunya yang dialami calon siswa di Lereng Gunung Merapi, Bupati Klaten, Sri Mulyani, S.M meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Klaten untuk melakukan evaluasi terkait tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB jalur zonasi kerap menimbulkan persoalan setiap memasuki tahun ajaran baru. Pihaknya mengakui hal itu tak hanya terjadi di Klaten seperti di Desa Tegalmulyo, Kemalang itu saja, tapi juga di daerah lain di luar Klaten.
“Saya sudah minta kepala dinas dan Pj Sekda untuk evaluasi apakah PPDB jalur zonasi ini memang harus baku dari pemerintah pusat seperti itu atau masih bisa diberi kelonggaran sesuai kondisi di setiap daerah, karena mengikat dan praktik di lapangan kasihan orang tua,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pemda Klaten, Rabu (6/7/2022).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan apabila kebijakan PPDB diserahkan kepada pemerintah daerah, maka ia akan melakukan evaluasi tahun depan. Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan saat ini puluhan sekolah diberi kesempatan untuk membuka PPDB secara offline.
“Kami juga sudah koordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan kesempatan untuk membuka PPDB secara offline. Nantinya, pihak sekolah bisa menghubungi siswa yang terlempar dari PPDB online sebelumnya. PPDB offline ini tidak memerlukan persyaratan jalur zonasi. Jadi, peserta didik ini bisa mencari sekolah kosong tapi yang terdekat dari rumahnya yang sekolahannya butuh murid atau kuota yang diterima di sekolah tersebut belum memenuhi,” pungkas Sri Mulyani yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten.
Koresponden : Wawan
