Geliatkan UMKM, Komisi II DPRD Pekalongan Berguru ke Dinas PPKUKM DKI Jakarta
Kabupaten Pekalongan – Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Rabu (29/6/2022). Kunker diterima oleh Kepala Seksi Pemberdayaan UKM, Badia Siregar.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan, Mohammad Kenedi menerangkan kunjungan kerja tersebut dalam rangka berguru atau menimba ilmu tentang upaya pemerintah mendukung kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurut Kenedi, DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan yang sangat heterogen memberikan perhatian yang sangat serius kepada pelaku UMKM.
“Saya cermati apa yang disampaikan Kasi Pemberdayaan UKM tadi, Dinas PPKUKM berkolaborasi dengan berbagai stokeholder memberikan perhatian besar bagi pemula maupun pelaku usaha UMKM, selain program pelatihan-pelatihan, ada juga bantuan akses pemasaran seperti bazar maupun melalui marketplace,” tutur Kenedi yang juga sebagai Ketua PAC Siwalan.
Dengan kegiatan kunker kali ini, Kenedi merasa bersyukur bisa memperoleh banyak hal yang dapat diterapkan di Kabupaten Pekalongan meskipun dengan skala lebih kecil dan ruang lingkup minim.
Jakarta punya program “Gebetan UMKM”(Gerakan Bersama Tanggap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), yang bertujuan untuk membantu para UMKM binaan Dinas PPKUKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Gerakan ini mengajak ASN untuk membeli produk-produk Jakpreneur.
“Kabupaten Pekalongan juga punya program gerakan “Njajan Njo” (mari membeli jajan) produk makanan usaha mikro kecil dan menengah sebagai upaya membangkitkan ekonomi UKM,” ungkap Kenedi.
Program gerakan “Njajan Njo”, kata Kenedi, utamanya ditujukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha modal daerah (BUMD) maupun BUMN, dan perusahaan swasta membeli produk makanan para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan.
Sementara itu, Musa Adam dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga ikut kunker tersebut sangat mengapresiasi kinerja Dinas PPKUKM DKI Jakarta dengan adanya PP No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
“Dengan adanya PP tersebut para pelaku UMKM di Jakarta sangat terbantu dan terlindungi,” ungkap Musa Adam Ketua PAC Wonopringgo.
Koresponden: Gus Santo
