Kabupaten Klaten – Bertempat di Rumah Dinas Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom menerima audiensi dari rekan-rekan Pengembang Properti Klaten, Rabu (27/4/2022).
Dalam audiensi, para pengembang properti tersebut menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan keluarnya SK dari Kementerian ATR terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang nyatanya membuat resah serta merugikan para pengembang.
Hamenang mengaku bahwa di tengah pandemi seperti ini, bisnis properti dengan sasaran market menengah ke bawah nyatanya bersyukur masih bisa bergeliat dan dari bisnis tersebut dari hulu ke hilir menyerap cukup banyak tenaga kerja. Artinya, harusnya di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi yang berkepanjangan ada bisnis yang masih berjalan harusnya di-support pemerintah bukan malah diberi halangan dengan SK yang datang ujug-ujug tanpa berkoordinasi dengan daerah.
“Atas curhatan dari para pengembang tersebut, saya berpendapat Klaten sudah memiliki Perda Perubahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang sebenarnya dalam perjalanannya juga sudah termasuk berkonsultasi dengan Kementerian ATR,” ujarnya.
Hamenang juga mengatakan bahwa seharusnya dalam mengeluarkan SK tersebut, Kementerian haris melihat perda RTRW yang telah dimiliki oleh daerah sehingga pemetaan terkait zonasi bisa sinkron. Hamenang menyebutkan bahwa menindaklanjuti permasalahan SK Kementerian ATR terkait LSD ini, Bupati Klaten juga sudah bergerak cepat beserta jajaran dengan berkirim surat ke Kementerian ATR untuk memohon waktu audiensi berkait penyelesaian masalah LSD yang tidak sesuai dengan peta riil di wilayah.
“Saya berharap semoga Kementerian ATR segera mencabut SK tersebut dan diganti dengan SK yang sesuai dengan perda RTRW yang dimiliki oleh daerah masing-masing dan para pengembang properti pelaku bisnis tambah berkembang dan lebih maju lagi ke depannya,” pungkas Hamenang Wajar Ismoyo yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPC PDI Perjuangan Klaten.
Koresponden : Wawan
