Kabupaten Pekalongan – Para calon kepala desa (cakades) agar tidak ‘umpak-umpakan’ atau jor-joran ‘andum’ uang untuk meraih dukungan masyarakatnya. Cakades harus mampu mengukur kemampuan dirinya sendiri. Sehingga kelak tidak menyesal karena utang bertumpuk untuk nyalon kades.
“Jangan ‘umpak-umpakan’ duit. Jenengan banyak utang ndak bisa bekerja. Ditagih utang, ndak bisa turu panjenengan. Aturan money politik, memang masih sulit ditegakkan. Rakyat butuh ganti uang libur sehari. Cari pemimpin yang gratis butuh proses. Meski demikian jangan jor-joran,” pesan Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, dalam pembinaan Cakades di Aula Lantai 1 Setda, Senin (21/2/2022).
Riswadi menyatakan, sudah disepakati bersama bahwa demokrasi di Indonesia adalah pilihan. Jika ada pilihan, maka akan ada perbedaan.
“Perbedaan ini bukan mencari musuh, tapi kompetisi visi misi dan gagasan yang terbaik dan apapun hasilnya untuk siap menang dan siap kalah,” pesan Wabup yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan.
Pihaknya meyakini tidak semua cakades akan jadi pemenang. Cakades pun tidak akan menjadi orang yang kalah semua. “Tetapi ini lah yang harus kita sepakati. Harus dipilih, bahkan di UU Desa, Pilkades tidak bisa lawan tong. Kalau Pilkada boleh. Pilkades harus ada lawan. Tidak sedikit yang saya lihat maju bersama suaminya, istrinya, bahkan saudaranya,” kata Politikus Banteng ini.
Riswadi menyampaikan, Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari ini di 33 desa, hanya ada satu desa yang gagal melaksanakan yakni Desa Pucung, Kecamatan Tirto.
Riswadi juga menekankan agar pelaksanaan Pilkades dilaksanakan dengan prokes. Kabupaten Pekalongan kembali ke level 2. Kasus Omicron sudah tampak.
“Pemilih dari Jakarta agar isolasi dan swab dulu. Saya yakin jenengan akan datangkan pemilih karena butuh dukungan,” tandasnya.
Koresponden: Gus Santo