Kabupaten Semarang – Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha, SH, MH mengikuti Rapat Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, Jl. Diponegoro No.250, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kamis, (11/11/2021).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh BPK-RI Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi, Ketua DPRD Kab. Semarang, Bondan Marutohening, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rapat tahunan tersebut, Ngesti Nugraha memberi penghargaan hasil audit kinerja terbaik pemeriksaan tahun 2020 di dua kategori. Dua kategori tersebut meliputi, kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kategori Desa/Kelurahan.
Dalam kategori OPD, Dinas Perhubungan mendapat skor tertinggi, yakni 96,5% disusul Dinas Pekerjaan Umum dengan skor 96,03%, kemudian Dinas Pariwisata dengan skor 94%.
Untuk kategori Desa/Kelurahan, Desa Banding, Kec. Bringin menempati urutan pertama dengan skor 95,92% disusul Desa Rembes, Kec. Bringin dengan skor 94,3% kemudian Desa Wonokerto, Kec. Bancak dengan perolehan 93,6%.
Tiga OPD dan tiga Desa tersebut mendapatkan penghargaan dari Pemkab Semarang dan instansi pemerintahan terkait. Adapun penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ngesti Nugraha.
Dengan penghargaan tersebut cukup untuk memberi contoh positif terhadap institusi-institusi lainnya di Kab. Semarang dan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimanapun juga, proses audit merupakan hal yang menginterpretasikan terhadap kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja OPD maupun Desa/Kelurahan erat kaitannya dengan realisasi keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Semarang, Bondan Marutohening menyampaikan kepada seluruh peserta kegiatan untuk lebih mengingat mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi ini harus memacu kita semua untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Bagaimanapun juga, rakyat adalah hal utama yang mesti diprioritaskan oleh pemerintah melalui kebijakan. Kinerja setiap institusi pemerintahan juga harus representatif terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Giat audit ini juga pada dasarnya ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga nantinya terus berprogres dalam kinerjanya.
Koresponden : Black
