Kabupaten Kebumen – Fraksi PDI Perjuangan Kebumen meminta jajaran Eksekutif Kab. Kebumen di dalam menentukan arah pembangunan Kab. Kebumen agar memberikan ruang partisipasi bagi kaum marjinal atau yang identik dengan masyarakat kecil.
“Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Pansus, bahwa sudah saatnya Kebumen merangkul kaum yang selama ini termarjinalkan masuk untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan,” Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kebumen, Bambang Sutrisno, Kamis (26/08/2021).
Hal itu juga ditegaskan melalui naskah pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan atas Raperda RPJMD Kab. Kebumen tahun 2021-2026 baru-baru ini. Bambang menganggap, keterlibatan kaum marjinal, contohnya perempuan masih dianggap kurang terwakili dalam posisi pengambilan keputusan.
Bambang menyoroti, di mana hal tersebut terutama terdapat pada perempuan dalam kategori marjinal. Seperti perempuan ekonomi pra-sejahtera (miskin) dan penyandang Disabilitas, serta perempuan terdampak konflik, kekerasan, dan bencana.
“Penyandang Disabilitas, perempuan, masyarakat miskin, dan lain sebagainya harus diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi serta mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah,” ungkapnya.
Hal ini ditegaskan oleh Politisi PDI Perjuangan itu dapat menyebabkan implementasi dari proses perencanaan dan pembangunan cenderung menjadi bias gender dan tidak inklusif. Sehingga unsur inklusif ini memiliki syarat lingkungan sosial positif, kemerataan dalam sosial ekonomi, aksesibilitas, dan keterjangkauan lingkungan fisik.
“Kebijakan inklusif mampu menempatkan kelompok rentan sebagai bagian dari keberagaman dan mampu berperan sosial, memberikan kontribusi secara positif dalam pembangunan nasional,” tandasnya.
Koresponden : MH
