Jabarkan 3 Fungsi DPR, Mbak Puan: Bersama Pemerintah Kita Perform
Jakarta – Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian dewan. Ia pun merinci sejumlah persoalan yang tengah dikawal DPR, yakni antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino hingga evaluasi program magang dokter yang belakangan menimbulkan berbagai permasalahan.
Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang, Mbak Puan menyebut DPR RI bersama dengan pemerintah terus menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi secara optimal dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Keberhasilan Prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi,” ungkapnya.
Menurut Mbak Puan, DPR telah melakukan evaluasi Prolegnas dengan mengacu pada kebutuhan hukum nasional. Ia mengungkap terdapat 69 Rancangan Undang Undang dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Ketiga Tahun 2026 dan sebanyak 199 Rancangan Undang Undang Perubahan Keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029.
Pada masa persidangan ini, DPR RI telah menyelesaikan 5 Rancangan Undang Undang (RUU) untuk menjadi Undang-Undang (UU) dan menyetujui 17 RUU menjadi Usul Inisiatif DPR RI.
Pada masa persidangan berikutnya, kata Mbak Puan, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 11 RUU yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I.
Sementara itu, dari sisi anggaran, Mbak Puan menyebut DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi pedoman dan dasar bagi pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal guna dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang nantinya tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mbak Puan mengatakan pada masa persidangan ini DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI telah melakukan pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji.
Lebih lanjut, Mbak Puan mengungkap DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait beberapa permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat.
Di antaranya adalah penguatan program literasi digital masyarakat hingga ke daerah pelosok, anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui kebijakan bersama antara pusat dan daerah.
“Lalu kasus penipuan jemaah umrah, antisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan terhadap ketahanan pangan nasional, percepatan pembangunan infrastuktur perlintasan sebidang jalur kereta api, jalan raya, dan jalan setapak,” papar Mbak Puan.
Tim Editor
