Kritik Ketimpangan Fiskal, Samuel Wattimena Soroti Mandeknya Aset Ekonomi Kreatif
Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena melayangkan kritik tajam terhadap postur anggaran sektor ekonomi kreatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Ekonomi Kreatif pada Senin, 1 Juni 2026, Samuel menengarai adanya ketimpangan fiskal yang serius pada sejumlah program strategis nasional.
Kritik legislator yang juga desainer senior ini menyasar pada tiga program yang digadang-gadang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi: Desa Kreatif, Creative Hub, dan IP Financing (Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual).
Menurut Samuel, alokasi anggaran yang ada saat ini belum mencerminkan keberpihakan nyata pada penguatan ekosistem kreatif dari hulu ke hilir.
“Bagaimana kita bisa mendorong lompatan ekonomi baru jika program fundamental seperti Desa Kreatif dan Creative Hub di daerah-daerah justru kekurangan pasokan ‘oksigen’ fiskal?” ujar Samuel di Ruang Rapat Komisi VII, DPR RI, Senayan.
Potret Buram Aset Kreatif Nasional
Selain urusan dapur anggaran, Samuel menyoroti lambatnya eksekusi skema IP Financing. Ia menilai, hingga pertengahan tahun 2026 ini, masih banyak karya kreatif anak bangsa yang hanya berakhir sebagai portofolio mati, alih-alih bertransformasi menjadi aset produktif yang bernilai ekonomi tinggi.
Dalam catatan Samuel, ada tiga persoalan krusial yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, yaitu:
- Ketimpangan Fiskal Pusat-Daerah: Alokasi anggaran untuk pengembangan Creative Hub di luar Jawa masih sangat minim, memicu lebarnya jurang fasilitas dan kualitas produk antarwilayah.
- Mandeknya IP Financing: Regulasi pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual belum bertaji. Ribuan karya kreatif potensial belum bisa dijadikan jaminan perbankan karena sistem valuasi yang belum matang.
- Proyek Seremonial Desa Kreatif: Tanpa dukungan fiskal yang berkelanjutan dan inkubasi pasar, program Desa Kreatif terancam mandek menjadi sekadar proyek seremonial tanpa dampak ekonomi jangka panjang.
Mendesak Reorientasi Anggaran
Samuel mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan reorientasi anggaran pada tahun berjalan. Baginya, ekonomi kreatif bukan sekadar urusan pameran atau festival kosmetik, melainkan soal membangun fondasi industri yang mandiri.
“Kita punya talenta, kita punya karya. Tapi, tanpa intervensi fiskal yang berani untuk menjadikannya aset produktif, potensi besar sektor ini hanya akan menguap di permukaan,” tegas Samuel.
Merespons rapor merah fiskal tersebut, pihak Kementerian Ekonomi Kreatif berjanji akan mengkaji ulang formula alokasi anggaran serta mempercepat koordinasi dengan lembaga keuangan.
Langkah ini diambil agar implementasi pembiayaan berbasis IP dan penguatan Creative Hub di daerah dapat segera dirasakan dampaknya oleh para pelaku industri kreatif di tanah air.
Tim Editor
