Dari ‘Kudatuli’ Hingga Reformasi, Sebuah Pesan untuk Menegakkan Demokrasi
Kota Semarang – Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996 atau yang terkenal dengan istilah ‘Kudatuli’ menjadi sejarah kelam berjalannya demokrasi di Bumi Periwi, terlebih bagi keluarga besar PDI Perjuangan.
Saat itu, PDI Perjuangan yang masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mendapat intervensi politik dari penguasa. Mandat kader dan rakyat kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI dihambat oleh Orde Baru dengan Kongres tandingan.
Intervensi politik penguasa itu jelas ditolak, karena menyalahi aturan serta menjadi bagian dari pembungkaman demokrasi. Alhasil, Meletus-lah kerusuhan antara kubu PDI Pro Mega dengan PDI Soerjadi yang ditunggangi oleh Orde Baru.
29 tahun telah berlalu, Kudatuli bukan sekadar peristiwa, tapi juga sejarah yang harus membuka mata seluruh rakyat Indonesia. Kudatuli memberi pesan penting, bahwa demokrasi harus ditegakkan, sekalipun harus bertaruh jiwa dan raga.
Guna mengingat sejarah dan arti penting Kudatuli, kader dan simpatisan PDI Perjuangan kemudian menggelar sarasehan bersama dengan tajuk ‘Malam Renungan & Solidaritas Perjuangan Demokrasi’ di halaman Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, Sabtu malam (26/07/2025).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jateng yang juga merupakan Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, LBH Perjuangan, Banteng Ireng, dan AWP Squad.
Forum ini memberi kesempatan kepada senior-senior Partai untuk angkat suara, menceritakan runtutan sejarah peristiwa Kudatuli. Mereka diminta untuk memberi wejangan (pesan, red) kepada kader Partai hari ini, utamanya bagaimana melihat Kudatuli sebagai salah satu dasar memperjuangkan demokrasi.
Dalam sambutannya, Agustina mengutarakan, Kudatuli sejatinya ikut membentuk gerakan rakyat secara luas, dimana muaranya adalah reformasi.
Bentrok yang tidak bisa dihindari akibat pembungkaman demokrasi oleh penguasa kepada PDI akhirnya ikut menyulut kemarahan rakyat. Belum lagi, memang terjadi instabilitas kebijakan, KKN, hingga pemberedelan media.
“Mulai tahun 1999, banyak kader menikmati hasil dari reformasi. Sebenarnya, masyarakat juga menikmati buah dari reformasi itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Agustina juga diminta oleh senior-senior Partai untuk memotori penulisan sejarah Kudatuli sebagaimana fakta dan data yang terjadi di lapangan. Tujuannya agar rakyat tidak lupa, bahwa PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang dalam menegakkan demokrasi.
“Tadi ada pesan, saya mengumpulkan para sejarawan dan membuat bagaimana caranya ada pengakuan, bahwa PDI Perjuangan adalah kelompok yang menjadi unsur penting terjadinya reformasi,” pungkasnya.
Tim Editor
