Kota Semarang – Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. Mbak Puan mengatakan, DPR RI terus memfasilitasi persoalan ini bersama pemerintah agar didapat solusi yang terbaik bagi semua pihak.
“Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik, bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan,” ujar Mbak Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurut Mbak Puan, Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan, bahkan Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika, selama ini terus bekerja menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut.
“Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi V, dari komisi IX, bahkan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut,” tutur mantan Menko PMK itu.
“Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.
Diketahui, ribuan driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, depan gedung DPR RI, Kantor-kantor Aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.
Selama aksi unjuk rasa, ojek dan taksi online menyatakan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan.
Para driver transportasi daring ini menuntut Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Driver ojol juga mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen.
Tak hanya itu, massa ojol pun meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Terkait tuntutan driver ojol, Komisi V DPR menyatakan akan mengundang perwakilan serikat pengemudi ojek online untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR pada Senin, (26/5). Salah satu agendanya untuk membahas mengenai regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen aplikasi.
“Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin, jam 1 siang. Setelahnya Komisi V DPR akan mengundang operator,” kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Gedung DPR, Selasa, (20/5).
Tim Editor
Super https://shorturl.fm/6539m