Bupati Ngesti Bakal Sinkronkan Program Prioritas dengan APBDesa 2025 Semarang
Kabupaten Semarang – Sinkronisasi program unggulannya dengan penyusunan APBDesa pada 2025 bakal dilakukan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Sinkronisasi ini berfungsi untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk beberapa program prioritas Kabupaten Semarang.
Sektor yang menjadi fokus prioritas Bupati Ngesti yakni kesehatan, contohnya percepatan penurunan angka stunting.
“Ini harus terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang, termasuk penyediaan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kekurangan energi, insentif kader posyandu, insentif kader TBC, dan lain-lain,” kata Ngesti Nugraha, Rabu (18/12/2024).
Program kerja Bupati Semarang yang terpilih pada Pilkada 2024 tersebut juga meliputi percepatan untuk eliminasi tuberkulosis, peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk perbaikan gizi masyarakat.
Ngesti berharap, nantinya terdapat penyisiran warga-warga yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga mendukung optimalisasi di sektor kesehatan.
Selain sektor kesehatan, Ngesti Nugraha menegaskan bahwa kepedulian terhadap perempuan dan anak juga menjadi satu program prioritasnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang secara resmi juga telah mencanangkan Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPA).
Menurut Ngesti, tujuannya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak bisa terpenuhi. Dia berpesan bahwa pemerintah desa atau kelurahan nantinya dapat mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar lebih berdaya guna, dapat mengurangi angka kemiskinan, serta ketimpangan gender.
“Sehingga mewujudkan desa atau kelurahan yang berkeadilan sosial, juga membuat desa sebagai desa ramah anak dan perempuan,“ kata dia.
Di sektor ketenagakerjaan, lanjut Ngesti, seluruh pemerintah desa di Kabupaten Semarang akan meningkatkan kepesertaan BPJamsostek secara optimal melalui Kamar Lindung.
Sehingga pengoptimalan tersebut tak hanya pada kalangan pegawai negeri, namun juga warga lainnya.
“Kami ingin perlindungan terhadap para pekerja rentan yang ada di desa dapat lebih maksimal lagi,” lanjut dia.
Terkait penanganan bencana, Ngesti juga menginginkan adanya pendataan satu data desa di mana terdapat sinkronisasi soal penyediaan anggaran untuk mitigasi bencana alam dengan melibatkan peran Satlinmas.
Dia menambahkan, anggaran Dana Desa pada 2025 tersebut juga akan diprioritaskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, meliputi penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi, sanitasi, dan penyediaan air bersih.
“Kami sangat menyadari bahwa perjuangan dan kerja keras untuk mewujudkan visi misi kami harus dapat sinkron dengan semua pihak yang ada di Kabupaten Semarang.
Hal itu untuk mewujudkan Kabupaten Semarang yang berdikari selama lima tahun mendatang,” pungkas dia.
