Jelang Pemilu 2024, PDI Perjuangan Banjarnegara Gelar Diklat Satgas Cakrabuana
Kabupaten Banjarnegara – Berbagai persiapan terus dilakukan, selain melakukan konsolidasi Komandan Tempur Elektoral (KomandanTe) Bintang Satu, Dua, Tiga, dan Gugus Tugas, PDI Perjuangan Banjarnegara juga menggelar Diklat Satgas Cakrabuana.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh H. Nuryanto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara di sela-sela kegiatannya, yaitu pada Jumat (29/12/2023) di Kawasan Wisata Buaran Desa Banjarmangu, Kab. Banjarnegara.
Foto: Salah satu rangkaian kegiatan Diklat Satgas Cakrabuana di Kawasan Wisata Buaran Desa Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Jumat (29/12/2023).
Dibuka langsung oleh H. Nuryanto, diklat yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Buaran Desa Banjarmangu ini diikuti sedikitnya 20 Satgas Cakrabuana, dengan dihadiri juga oleh Wahju Djatmika selaku Wakabid Keanggotaan Organisasi dan Instruktur Diklat, Puji yang merupakan Purnawirawan ABRI.
H. Nuryanto mengatakan, Satgas PDI Perjuangan adalah penjaga marwah Partai. Sehingga melalui diklat ini, mereka memang dipersiapkan dengan matang agar bisa langsung bekerja mengawal, mengamankan serta memenangkan PDI Perjuangan Menang Hattrick Spektakuler pada Pemilu 2024.
Foto: Wahju Djatmika, mewakili H. Nuryanto menyerahkan seragam Satgas Cakrabuana, dengan didampingi Puji selaku Instruktur Diklat, Jumat (29/12/2023).
“Melalui diklat ini diharapankan Satgas bisa mempunyai disiplin yang tinggi, Satgas dilatih dengan baris berbaris, penghormatan, dan kemampuan fisik. Kita harapkan pula, Satgas Cakrabuana berfokus terhadap tugas dan kewajibannya, taat, serta patuh terhadap setiap instruksi Partai,” pesan H. Nuryanto.
Sementara itu, Wahju Djatmika mewakili H. Nuryanto di akhir diklat menyerahkan pakaian seragam Satgas Cakrabuana dengan didampingi Puji selaku Instruktur Diklat. Dirinya juga berpesan, bahwa masing-masing Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan berkewajiban untuk mengawal dan mengamankan kebijakan partai serta menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
Koresponden : Dedi Sulaiman
