DKI Jakarta – Ada hal menarik di dalam acara debat capres-cawapres kedua, di mana cawapres yang diusung PDI Perjuangan bersama koalisinya, Prof. Mahfud MD mengatakan jika digitalisasi adalah tantangan yang memang harus dihadapi di masa yang akan datang.
Mahfud secara eksplisit bahkan menyebut jika regulasi dan penegakan hukum wajib hadir di dalam menghadapi digitalisasi, termasuk ketika merambah ke sektor ekonomi.
Salah satu tantangan untuk menghadapi ekonomi digital di antaranya berkaitan dengan keamanan data. Diakui atau tidak, faktanya keamanan data memang masih menjadi PR besar. Sebuah negara pun tentu akan rugi, apabila mereka kemudian meninggalkan kesempatan untuk meraih pendapatan nasional melalui ekonomi digital.
“Kita sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE. Ekonomi digital tidak bisa dihindarkan, kita tidak bisa menolak, tapi juga harus hati-hati. Di Menkopolhukam, saya menangani kasus pinjol (pinjaman online) yang masuk dalam katagori masalah hukum perdata. Karena banyak dari situs pinjol itu yang illegal, maka mereka masuk ke tindak pidana dan 144 kita tangkap,” papar Mahfud dalam acara Debat Cawapres, Jumat (22/12/2023).
Tak berhenti sampai di situ saja, Mahfud juga menjelaskan jika Ganjar-Mahfud ketika nantinya memimpin bakal menghadirkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Secara detail, Mahfud menggaris bawahi ada tiga hal yang menjadi PR untuk mendukung bangkitnya ekonomi masyarakat.
“Itu sudah ada di visi-misi kami, misalnya kalau bicara infrastruktur supaya merata dan aman. Ada tiga infrastruktur, yaitu fisik, regulasi, dan digitalisasi. Terkait dengan siber sekuriti dan keamanan data, saya salah satunya juga sudah melakukan rapat bersama jajaran Menkopolhukam agar tidak kecolongan,” tandasnya.
Tim Editor
