Harga Beras Naik, Puan Minta Pemerintah Bergerak Cepat Lakukan Intervensi
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan hingga November 2023 ini. Melonjaknya harga beras akan berdampak pada masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga beras. Jika dibiarkan hal ini akan berpengaruh kepada kondisi pemulihan ekonomi yang tengah dibangun masyarakat,” kata Puan dalam pesan elektronik di Jakarta, Senin, 13 November.
Kenaikan harga beras di awal bulan November 2023 ini terus menunjukkan angka tertinggi. Seperti di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, harga beras masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga beras mencapai 10 persen dan membuat penjualan turun 50 persen.
Sementara itu di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga beras di pasaran mencapai Rp14 ribu hingga Rp15 ribu. Kenaikan harga beras juga menjadi pemicu kenaikan harga bahan makanan lainnya di pasaran.
Puan pun mengingatkan agar pemerintah untuk segera menekan harga beras di pasaran. Jika dibiarkan terus menerus, ia menilai akan ada dampak terhadap harga bahan pokok lainnya.
“Jika tidak segera distabilkan, harga-harga komoditas lainnya akan ikut berpengaruh naik dan semakin membebani masyarakat kita,” ujarnya.
Kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir disebabkan terutama karena meningkatnya harga gabah di tingkat petani dampak fenomena El Nino yang membuat musim kemarau berkepanjangan. Selain itu juga dikarenakan menurunnya produksi pertanian.
Kemudian biaya produksi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ikut mempengaruhi kenaikan harga beras. Puan menegaskan, perlu ada intervensi untuk mengatasi meroketnya harga beras yang hingga kini belum juga mereda.
“Pastikan bantuan untuk masyarakat ditingkatkan. Kemudian perbanyak lagi operasi pasar untuk memenuhi permintaan beras di pasaran. Pemerintah juga dapat memanfaatkan surplus beras dari hasil panen raya untuk mencukupi ketersediaan stok agar harga beras tidak semakin tinggi,” jelas Puan.
“Operasi pasar pun harus dilakukan dengan cermat dan pengawasan yang ketat sehingga hasilnya lebih signifikan. Program ini juga harus tepat sasaran menyasar masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk menggenjot produksi pertanian beras dalam negeri. Tentunya bekerja sama dengan sektor swasta. Sebab berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun sejak 2018 yaitu 33,9 juta ton menjadi 31,5 juta ton pada 2022.
“Bagaimana pemerintah membuat program bantuan untuk para petani, sehingga meningkatkan produksi gabah mereka yang akan berdampak langsung pada harga beras,” tutur Puan.
Ditambahkannya, dukungan bagi petani untuk meningkatkan produksi padi dengan memberikan insentif, seperti subsidi pupuk, benih berkualitas tinggi, dan bantuan teknis, merupakan langkah konkret untuk menjaga kedaulatan pangan. Puan juga mengatakan harus ada kolaborasi antara Kementan dengan instansi terkait lainnya, termasuk pihak perguruan tinggi.
“Melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian padi,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
Bukan hanya itu, Puan juga mengingatkan pentingnya tindakan pencegahan sebagai langkah awal dampak kenaikan harga pangan di Indonesia. Ia mengatakan Pemerintah perlu menjaga stok beras nasional secara berkelanjutan untuk menghadapi kenaikan harga.
“Mengoptimalkan distribusi stok beras ke wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah yang rentan terhadap fluktuasi harga,” terang Puan.
