Kabupaten Sragen – Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sragen membutuhkan dana Rp. 462 milyar, pasalnya jumlah RTLH di Sragen masih mencapai 30.800 unit yang menyebar di 20 kecamatan. Penanganan RTLH yang mencapai 30.800 akan difokuskan pada warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem atau data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Jumlahnya sekitar 1.500 unit RTLH, Rabu (26/07/2023).
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati atau yang akrab disapa Mbak Yuni mengatakan gotong-royong warga untuk membangun RTLH diperlukan untuk mewujudkan kabupaten sehat. Atas dasar itulah, pihaknya sengaja mendatangkan kepala desa dan camat untuk turut berperan dalam penuntasan RTLH di wilayahnya masing-masing.
Ia juga meminta seluruh kades untuk menggerahkan warganya bergotong-royong, sehingga rumah warga miskin yang tidak layak huni akhirnya menjadi layak.
“Dengan 30.800 unit RTLH itu, kalau diberi bantuan stimulan perbaikan per unitnya Rp. 15 juta, maka kebutuhan dananya bisa mencapai Rp. 462 milyar. Kalau kami tidak melakukan manajemen yang baik, mustahil puluhan ribu RTLH itu bisa tuntas. Oleh karena itu, kita minta warga yang mendapat bantuan RTLH bisa memaksimalkannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mbak Yuni menyayangkan dan tak habis pikir ada warga yang menolak bantuan RTLH dengan alasan tidak memiliki dana tombokan. Warga tersebut memilih menolak bantuan karena bingung menggunakan dananya, padahal ada 100 orang harus menunggu dua tahun baru bisa cair anggarannya.
“Kami berharap semua pihak ikut membantu penanganan RTLH, kalangan perbankan serta swasta, seperti Bank Jateng, yang terus berkomitmen membantu warga Sragen,” pungkasnya.
Koresponden : Eky Ely
