Sri Sumarni Inginkan Pemerintahan Desa Sehat dan Kreatif

Kabupaten Grobogan – Bupati Grobogan, Sri Sumarni hadiri acara ‘Kolaborasi Pengawasan Desa’ yang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk membangun negara dari pinggiran, yakni desa.

Kamis (25/05/2023), bertempat di Pendapa Kabupaten, acara tersebut turut dihadiri oleh anggota DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu, perwakilan BPK RI, perwakilan Kemendes PDTT RI, serta perwakilan Kementerian Keuangan RI.

Dikatakan oleh perwakilan anggota DPD RI yang akrab disapa Mbak Casytha, bahwa penguatan SPJ Dana Desa harus menjadi prioritas dan diperhatikan dengan seksama. Karena hal itu berkaitan dengan realisasi program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Tahun 2023, Grobogan memperoleh alokasi Dana Desa kurang lebih Rp. 300 miliar. Gunakan dana tersebut sesuai prioritas, seperti pemulihan ekonomi, mitigasi bencana, dan BLT,” ujar Mbak Casytha,

Selaras dengannya, Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan itu menegaskan, bahwa evaluasi ini akan terus dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh camat hingga kepala desa se-Kab. Grobogan.

“Kegiatan ini kita fokuskan penuh terhadap evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kab. Grobogan, khususnya di tahun 2023,” sambung Sri Sumarni.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemeritahan Desa BPKP RI Wasis Prabowo menegaskan, bahwa selain pengawasan, tugas utama dari BPKP adalah memberikan pendampingan terhadap pemdes dalam pengelolaan dana desa.

“Kalau ada kesulitan dalam pengelolaan Dana Desa agar berkonsultasi dengan BPKP. Kita lebih fokus mengawal agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa,” tandasnya.

Koresponden : Faizal – Janu