Keterwakilan Perempuan di DPRD Wonosobo Hanya 4,4 Persen, Ini Kata Bupati
Kabupaten Wonosobo – Keterwakilan perempuan di DPRD Wonosobo masih cukup rendah. Saat ini hanya ada 4,4 persen keterwakilan perempuan. Sedangkan undang-undang mengamanatkan keterwakilan perempuan di legislatif adalah 30 persen.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mendorong agar para perempuan lebih peka dalam urusan politik, khususnya dalam lembaga legislatif. Hal itu disampaikannya saat membuka Pendidikan Politik Bagi Kaum Permpuan di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Rabu (22/2/2023).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wonosobo yang dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Desa, para Kader posyandu, organisasi perempuan, dan masyarakat se Desa Tanjunganom.
Afif menjelaskan kenapa keterwakilan perempuan di DPRD Wonosobo rendah, hal itu disebabkan karena ketidakpercayaan kaum perempuan sendiri terhadap kepemimpinan perempuan, padahal salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya peran perempuan.
“Ini datang dari para kaum perempuan sendiri, yang masih belum sepenuhnya percaya jika dipimpin oleh kaum perempuan, padahal keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia itu tidak terlepas adanya andil dari sosok Kaum Perempuan”, ungkap Afif.
Di sisi lain, kata dia, para kaum laki-laki atau suami sering kali tidak memperhatikan keberadaan perempuan, padahal disatu sisi perempuan memiliki kemampuan lebih dibandingkan laki-laki.
“Kadang-kadang para kaum laki-laki yang kurang memperhatikan peran perempuan, atau sebagian orang masih memandang sebelah mata, padahal banyak wanita atau kaum perempuan yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki”.
Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Wonosobo, mendorong kepada para kaum ibu, di era yang sudah maju ini, harus memperkuat berkomitmen untuk memeperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.
Termasuk di dalam dunia politik, oleh karena itu kaum wanita diharapkan melek terhadap politik. Karena secara umum tidak ada lagi sekarang perbedaan yang jomplang antara laki-laki dan perempuan. .
“Kami mendorong kepada ibu-ibu, di era globalisasi ini, di era modern ini, agar terus memperkuat komitmen untuk memperjuangkan hak hak perempuan, tetlrmasuk dalam berpolitik, makanya kaum wanita harus melek politik, karena diera seperti sekarang ini secara umum posisinya sudah sejajar, tidak ada lagi perbedaan yang jomplang antara laki-laki dan perempuan, kecuali terkait pada kodradnya”, tegasnya.
Afif menilai komitmen itu pantas dilakukan. Karena jika perempuan Indonesia berdaya maka Indonesia akan kuat. Jika perempuan berdaya, keluarga akan sakinah, mawaddah, dan warrohmah.
Menurut Afif, melalui pendidikan politik bagi perempuan diharapkan perempuan melek politik, melek digital dan informasi, dengan begitu perempuan tidak gampang dan mudah terbawa isu di media yang mengabarkan informasi yang tidak baik, seperti halnya isu yang menjelekan orang atau termasuk menjelekan calon legislatif.
Afif memandang ini penting, mengingat Tahun 2023 adalah menjelang Tahun Politik 2024. Oleh karena utu perempuan harus mampu menjadi inisiator yang mampu menyebarluaskan virus kebaikan.
Bupati menegaskan pendidikan politik bagi perempuan sebagai wahana dan sarana edukasi politik, sebagai politik yang membangun, politik yang sehat. Bahkan tentunya politik yang akan membawa pencerahan dan kebaikan untuk kemaslahatan umat.
Keterangan dari Kepala Badan Kesbangpol, bahwa kegiatan ini digelar dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Meningkatkan pemahaman perempuan dalam Politik, meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan.
Koresponden: Hildan
