Kabupaten Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, yang akrab disapa Tiwi mengatakan, penguatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi target di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Hal tersebut disampaikan Bupati Tiwi, dalam sambutannya pada Konsultasi Publik RKPD 2024, di Gedung Operation Room Graha Adiguna, Komplek Pendopo Dipokusumo, Rabu (1/2/2023).
“Tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Purbalingga harus nol. Hal ini harus masuk sebagai target di RKPD 2024. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas, termasuk penguatan ekonomi,” tuturnya.
Bupati Tiwi juga menekankan terkait masalah stunting di Purbalingga. Desa yang masuk dalam lokus stunting dan kemiskinan harus dapat menganggarkan minimal 10 persen dana desanya.
“Harus ada integrasi dana desa untuk mengentaskan isu strategis di Purbalingga, agar permasalahan bisa diselesaikan secara sistematis dan kolaboratif,” imbuhnya.
Bupati Tiwi menuturkan, terkait dengan inflasi juga menjadi kebijakan dalam RKPD 2024. Menurutnya, selama ini angka inflasi Purbalingga masih menginduk pada Cilacap dan Banyumas.
“Ini menjadi PR Bapelitbangda untuk koordinasi dengan BPS inflasi kita berapa. Jadi, kebijakan atau strategi yang kita ambil lebih tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purbalingga, Suroto mengungkapkan, Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada di angka 16,24% menjadi 15,3 % di tahun 2022. Meski demikian, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan masih harus menjadi prioritas.
“RKPD ini harus bisa menjadi instrumen dalam menjawab isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, RKPD harus bisa merangkum mengakomodir program program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan isu-isu strategis lainnya,” pungkasnya.
Koresponden : Budi Agung P
